Jumat, 16 September 2016

STEP BY STEP TAX AMNESTY

Program Amnesti Pajak dengan tarif termurah akan berakhir di bulan September ini, yang artinya tinggal beberapa hari lagi. Tapi,,, masih banyak yang belum paham tentang Amnesti Pajak ini. Oh well, sebelum terlambat mari kita kenal lebih dekat apa itu amnesti pak.
Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
Bahasa gampangnya, Pemerintah memberikan pengampunan kepada setiap wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak. Pengampungannya apa saja?
Nah, diantara nya adalah :
  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
  2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan; artinya setiap keterlambatan lapor maupun bayar yang selama ini terjadi, dihapuskan sanksi denda maupun bunganya. Kecuali atas ketetapan pajak yang diterbitkan biala ada pokok pajak yang harus dibayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
  5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

Tertarik... tertarikkk  ????? Baik, mari kita bahas step by step mengikuti Tax Amnesty. 
  1. Pastikan anda memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Amnesti Pajak. Diantaranya adalah memiliki NPWP. Kalau belum punya NPWP, maka segera daftarkan diri anda untuk memperoleh NPWP. Caranya adalah dengan mengisi blangko pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
  2. Pastikan bahwa semua kewajiban yang dipersyaratkan telah dipenuhi, antara lain:

  •      Telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak Terakhir bagi wajib pajak yang terdaftar sejak tahun 2015. SPT Tahunan Terakhir ini adalah SPT Tahunan 2015 bagi wajib pajak dengan tahun takwim januari-desember. Kalau wajib pajak yang baru terdaftar di Tahun 2016, maka ia tidak memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
  •       Melunasi seluruh tunggakan pajak. Lah, katanya Program Amnesti Pajak ini menghapuskan sanksi administrasi perpajakan yang terbit? Yup betul. Maka disini perlu diperjelas, bahwa yang harus dilunasi adalah Pokok Pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak maupun Surat Ketetapan Pajak. Terkait sanksi administrasi maupun bunganya, akan hapus jika mengikuti program amnesti pajak.
  •       Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan. Jumlah yang harus dibayar dapat diketahui dengan mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah.
  •      Mencabut permohonan:
               > Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
                                 > Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan                         Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak                           yang terutang;
              >  Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
              >  Keberatan;
              >  Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
              >  Banding;
              >  Gugatan; dan/atau
              >  Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan                       dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.



3.    Melunasi uang tebusan.
Apa itu uang tebusan?
Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk mengikuti program Amnesti Pajak. Besaran tarifnya bervariasi tergantung dengan periode saat menyampaikan Surat Pernyataan Harta. Uang tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan. Besarnya dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut.
TARIF UANG TEBUSAN :
                -  2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty  berlaku sampai dengan 30 September 2016
3 % untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan
-  5 % untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017

            TARIF UANG TEBUSAN ATAS HARTA DI LUAR NEGERI DAN TIDAK DIALIHKAN KE WILAYAH NKRI, DIKENAKAN TARIF TEBUSAN:
-  4 % untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016
-  6 % untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan
- 10 % untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.
TARIF UANG TEBUSAN BAGI WP DENGAN PEREDARAN USAHA SAMPAI DENGAN RP 4,8 MILIAR  (UMKM), SEBESAR:
-  0,5 % bagi WP yang mengungkap nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan
-  2 % bagi WP yang mengungkap nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UU berlaku sampai 31 Maret 2017.

Setelah dihitung, setoran uang tebusan harus dibayar ke Bank Persepsi dengan kode setoran 411129  - 512. WARNING!! Uang tebusan tidak boleh disetorkan ke Kantor Pos ya...

4.    Isi Surat Pernyataan Harta, baik hardcopy maupun softcopy pada file excellnya. Surat pernyataan harus diisi dengan lengkap dan benar. Selain itu, juga membuat surat pernyataan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi; Membuat  surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi; dan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.

5.    Kalau berkas sudah siap semua, silakan datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta dalam bentuk hardcopy dan softcopy, beserta lampiran-lampirannya, yaitu:
    1. bukti pembayaran Uang Tebusan;
    2. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
    3. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
    4. daftar Utang serta dokumen pendukung;
    5. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
    6. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
    7. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
    8. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
    9. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
    10. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
  1. Wajib Pajak mendapatkan tanda terima dan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya akan dikirimi Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
so, Ungkap, Tebus Lega. 



Tidak ada komentar :

Posting Komentar