Senin, 07 Oktober 2013

Ijinkan Saya Menulis Kekecewaan Pada Bangsa ini

Apa yang akan saya tulis ini semua adalah murni opini saya dan murni keputus asaan saya melihat apa yang terjadi pada negeri ini.
Berawal ketika saya mulai mengerti akan peliknya dunia politik, dan mulai memiliki hak memilih dalam pemilihan umum, kepercayaan saya mulai diuji. Saat itu, saya benci sekali terhadap para calon pemimpin yang menggunakan kekuatan uangnya untuk mempengaruhi rakyat. Bolehlah, peraturan melarang adanya praktik moneypolitic dalam kampanye, tapi kenyataan berkata lain. Sebagai contoh adalah pemilukada di daerah saya. Masing-masing calon pemimpin punya caranya sendiri merayu masyarakat. Dan ini saya buktikan sendiri, ketika calon A membagi-bagikan uang, calon B membagi-bagikan sembako, calon C membagi-bagikan payung kepada warga. Bahkan ada calon yang bisa memberangkatkan umroh puluhanwarga. Saat itu saya tidak habis pikir berapa jumlah modal yang dikeluarkan untuk kampanye. Logika saya berhitung, bahwa kemungkinan besar, mereka yang mengeluarkan dananya untuk kampanye secara besar-besaran, maka tentunya berharap uang tersebut akan kembali saat ia menjabat nanti. Karena hal itu, saya berjanji dalam hati tidak akan memilihi mereka yang menggunakan uangnya secara tidak sah dalam kampanye, dan karena tidak ada calon yang bersih (menurut saya) maka saya memilih untuk golput.
Legislatif
Kekecewaan saya berikutnya adalah saat menyadari banyak anggota legislatif negeri kita tercinta ini terkait masalah korupsi, dan masalah penggunaan uang rakyat yang tidak rasional. DPR yang seharusnya menjadi wakil-wakil rakyat, justru malah nampak munafik dimata saya. Itu terbukti sejak 2004-2013, KPK sudah menangani 65 anggota dewan yang korup. Terakhir yang masih hangat dalam ingatan adalah kasus Angelina Sondakh yang belum sepenuhnya tuntas. Belum lagi kasus yang disebutkan Nazaruddin tentang proyek E-KTP yang menurutnya melibatkan 9 orang anggota dewan. Maka, ketika saya mendengar berita bahwa ada beberapa anggota DPR yang mendukung dengan kekuatan penuh untuk merevisi UU KPK dan berusaha mengebiri KPK, saya semakin menghembuskan nafas panjang mendengar hal ini. Maka saya tegaskan kembali, sampai saat ini, saya sudah kehilangan kepercayaan dengan siapapun yang akan maju mencalonkan diri menjadi wakil rakyat.
Kepolisian
Cerita yang sama juga terjadi pada para penegak hukum kita. Kepolisian. Dalam lingkup kecil misalnya, saya miris melihat banyaknya oknum polisi yang memainkan kekuasannya di jalanan. Mencari-cari kesalahan pengendara dan mengakhiri cerita dengan istilah uang damai. Bahkan saya sampai geleng-geleng kepala ketika seorang teman terkena tilang di jalanan karena tidak menggunakan sabuk pengaman, padahal ia duduk di bangku belakang. Lebih parah lagi, cerita penanganan kasus yang masuk ke kepolisian. Katanya, “Kalau tidak ada uangnya, kasus yang masuk tidak akan diselesaikan oleh polisi”. Entah terbukti benar atau tidak pernyataan tersebut, tapi wacana tersebut rasanya sudah menjadi bagian dari citra kepolisian.
Menurut KPK, pada periode 2012-2013, lembaga terkorup di Indonesia adalah kepolisian. Adanya kasus yang menyeret bekas Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo ke jeruji besi karena kasus korupsi simulator SIM memperkuat pernyataan tersebut. Maka, ditengah-tengah harapan saya terhadap polisi-polisi yang masih berjiwa patriot, saya merasa sangat prihatin dengan keadaan penegak hukum kita.
Kekecewaan saya tidak hanya sampai disitu saja. Berbicara tentang lembaga yang lain, seperti kejaksaan, pengadilan, sampai berita bahwa penjara saja bisa dibeli, saya sudah makin malu pada negeri ini. Banyak sekali contohnya, Narapidana bebas keluar masuk penjara; Artalyta Suryani yang telah terbukti secara hukum merusak sistem hukum dengan menyuap dan mengintervensi kasus hukum Syamsul Nursalim, ternyata mendapat fasilitas super mewah diRutan Pondok Bambu;dan terakhir ‘Raja Narkoba’ Freddy Budiman, bisa mengendalikan bisnis narkoba bernilai milyaran dari dalam penjara di Lapas Kelas IIA Narkotika Cipinang. Saya lagi-lagi hanya bisa melongo mendengar semua berita tersebut.
Dan akhir-akhir ini, sebuah cerita baru menghiasi pertelevisian kita, berita tertangkapnya seorang ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochar, karena dugaan korupsi dan suap. Sekali lagi, Mahkamah Konstitusi! Harapan terakhir tegaknya konstitusi pada negeri ini juga ikut tumbang terkena hama korupsi. Pemimpin yang seharusnya sudah disumpah setia pada negeri. Hal ini menarik disimak, seperti ketika mengikuti drama dalam sebuah sinetron. Menunggu-nunggu siapa lagi yang akan terlibat.
Belum lagi banyaknya lembaga dan kementrian yang juga seenaknya sendiri dalam menggunakan anggaran. Perlu ribuan kata lagi untuk saya mengungkapkan kekecewaan pad lembaga-lembaga di negeri ini.
Harapan terakhir
Lalu, kepada siapa lagi harapan ini bisa digantungkan?
Satu-satunya lembaga yang masih memiliki nama baik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika entah suatu saat KPK juga terkena hama ini, saya sudah tidak tahu lagi arah negeri ini. Saya tidak tahu lagi apa yang bisa saya tulis, selain cerita tentang hancurnya negeri yang bernama Indonesia.
****Lalu saya, apa yang sudah saya lakukan untuk negeri ini? Jawabannya adalah “Tidak ada”. Saya hanya warga negara biasa, yang tidak melakukan perubahan besar untuk memperbaiki negeri. Yang bisa saya lakukan hanya berusaha memperbaiki diri sendiri. Itu pun masih terus dalam proses dan masih jauh dari kata berhasil.

http://politik.kompasiana.com/2013/10/06/-ijinkan-saya-menulis-kekecewaan-pada-bangsa-ini-598929.html


2 komentar :

  1. akhirnya, windah nulis lagi..... ditunggu tulisan yg lain..

    oh ya... kabarnya KPK juga dah ga 'amanah' lagi.. banyak kasus titipan.
    sedangkan kasus yang kakap entah kemana... Century, BLBI, ga ada kabar... Anas dan andi malarangeng masih bebas tuh...

    BalasHapus